Anggaran IKN Gak Ada dan Diblokir, Jokowi Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) angkat suara terkait anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diblokir.

Meskipun tak bersuara banyak, Jokowi meminta persoalan pemblokiran itu ditanyakan ke Pemerintah Prabowo Subianto. "Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah," kata Jokowi mengutip Detikcom, Minggu (9/2/2025).

Jokowi juga mengaku beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Jokowi mengaku hanya bertanya soal kabar Basuki.

"Ya kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. 'Sehat Pak Bas' he-he..., 'keluarga gimana' gitu aja. Urusan ngabarke (mengabarkan)," ucapnya.

Kemudian Jokowi juga mengaku tidak membahas mengenai IKN dengan Basuki. Ia kembali menegaskan IKN merupakan urusan pemerintahan.

"(Membahas soal IKN) itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik, itu urusan pemerintah. (Basuki mengabarkan progres IKN) nggak ada hubungannya. Progres ya ke Presiden, ke menteri," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU), Dody Hanggodo mengatakan bahwa Anggaran IKN belum ada. Bahkan. "Anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada," kata Dody di Komplek Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, pemangkasan anggaran pada Kementerian PU sebesar Rp81,38 triliun.

Dody bahkan sempat berseloroh soal adanya kondisi pemangkasan anggaran ini. Dia menyebut satu-satunya progres dari realisasi anggaran saat ini hanyalah untuk makan siang Menteri.

"Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya sambil tertawa.

Dalam kondisi anggaran yang masih diblokir, Kementerian PU memutuskan untuk fokus pada program yang lebih mendesak, salah satunya adalah persiapan angkutan mudik Lebaran 2025.

"Ya nanti itu tunggu, satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata ini apa? Lebaran. Kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru (yang lain)," ucap dia.

Lebih lanjut, dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Dody menyampaikan bahwa proses pembangunan IKN sendiri telah mencapai 87,9% hingga 31 Desember 2024 lalu. Selama tahun 2024, proyek ini telah menyerap anggaran sebesar Rp40,29 triliun.

"Hingga akhir Desember 2024, progres fisik IKN sudah mencapai 87,9% dari total alokasi anggaran IKN tahun 2024," jelasnya.

(pgr/pgr)

Next Article Video : Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Tembus 97%