1 day ago
1
Waspadai hoax(Freepik)
DI tengah hangatnya suasana mudik dan silaturahmi, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang berseliweran di media sosial. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi bisa merusak persatuan bila tidak disaring dengan bijak.
Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya kemampuan masyarakat dalam memilah dan mengidentifikasi informasi di tengah maraknya gangguan informasi, terutama pada momen-momen penting seperti Lebaran.
"Momen Lebaran adalah waktu yang penuh dengan kegembiraan, tetapi di balik itu ada ancaman gangguan informasi yang mengintai. Jadi, kita harus lebih bijaksana dalam mengonsumsi informasi. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, semangat lebaran seyogianya menjadi momentum bagi kita untuk semakin memperkokoh persatuan bangsa dan memperkuat solidaritas sosial, bukan sebaliknya," ujar Noudhy, dalam keterangannya, Rabu (2/4).
Menurutnya, selain menikmati kebersamaan dan keseruan mengikuti tren seperti gerakan “velocity” bersama keluarga, masyarakat juga perlu lebih cerdas dalam menghadapi tiga bentuk utama gangguan informasi: misinformasi, disinformasi, dan malinformasi.
Misinformasi: Ketidaktahuan yang Menyesatkan
Menurut dia, misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah tanpa niat buruk. Hal ini sering terjadi karena kurangnya verifikasi. Misalnya, kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengembalikan dwifungsi TNI melalui RUU TNI 2025.
Berbeda dari misinformasi, disinformasi merupakan informasi salah yang disebarkan secara sengaja untuk menyesatkan. Jika masyarakat menemukan informasi jenis ini, mereka diminta untuk melaporkannya melalui email resmi Kementerian Kominfo.
Malinformasi adalah informasi benar yang disampaikan dalam konteks atau waktu yang keliru. Misalnya, isu "anjloknya" jumlah pemudik sebelum masa mudik selesai, atau kesimpulan menyesatkan soal saldo rekening yang menurun tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti pembukaan rekening baru atau peningkatan investasi emas.
Noudhy menegaskan bahwa kualitas sumber informasi sangat menentukan ketepatan pemahaman publik. Di era digital, misinformasi sangat mudah menyebar melalui media sosial. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mengandalkan sumber-sumber resmi pemerintah sebagai rujukan informasi yang tepercaya.
"Di era digital ini, kita sering terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Akun resmi pemerintah bisa menjadi verifikator bagi warga dengan data yang akurat dan tepercaya," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Noudhy berharap momen Lebaran bisa menjadi titik balik bagi media massa untuk terus berperan aktif sebagai penjaga gerbang informasi yang membantu mencerdaskan masyarakat dan membentengi publik dari paparan hoaks dan disinformasi. (Z-10)
