4 hours ago
1
Menhub Dudy Purwagandhi menyampaikan apresiasi kepada DPR atas peran penting mereka dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Komisi V punya peran penting dalam menyukseskan Angkutan Lebaran 2025. Dudy menyebut Komisi V DPR punya andil besar dalam menyukseskan Angkutan Lebaran 2025.
"Seluruh Anggota Komisi V DPR RI selalu memberikan masukan yang positif dan konstruktif, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, sehingga Angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan juga lancar,” ujar Dudy di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Dudy menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Komisi V DPR yang telah mengawal penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 hingga selesai. Dudy juga mengucapkan terima kasih kepada para anggota dewan yang sudah turun langsung meninjau simpul-simpul transportasi di berbagai daerah yang rawan kepadatan pemudik.
"Saya berharap Komisi V DPR RI dapat terus memberikan dukungan dan masukan sehingga penyelengaraan Angkutan Lebaran di tahun-tahun berikutnya dapat berlangsung lebih baik lagi," ucap Dudy.
Dudy menyampaikan Kemenhub akan mengevaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025 secara menyeluruh. Dudy pun berjanji akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaran Angkutan Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Kami juga akan meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melakukan perjalanan, baik saat momen Lebaran maupun Nataru," sambung Dudy.
Sebelumnya pada Rapat Kerja dengan DPR RI, terkait Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi pada Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2025, Rabu (23/4), Komisi V DPR memberi apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan Lebaran 2025.
Selama Angkutan Lebaran 2025, pemerintah bersama stakeholder terkait telah mengeluarkan beberapa kebijakan pengaturan transportasi, di antaranya menginisiasi pemberlakuan Flexible Working Arrangement (FWA) untuk ASN dan pegawai BUMN, membatasi angkutan logistik tiga sumbu ke atas, menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas bersama Korlantas Polri, menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik, memberikan diskon tarif tol hingga menerapkan delaying system untuk mengurai kemacetan di Merak dan Bakauheni.
